SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG PEDOMAN SURVEILANS MALARIA

PEMERINTAH KABUPATEN .........................

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS .........................

Alamat : Jln.  .........................  Kecamatan .........................

Kabupaten .........................Telp. ............Kode Pos ….......

Email : puskesmas.........................@gmail.com

akreditasi puskesmas

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS .........................

NOMOR : 2.../KP /SK/I/20...

TENTANG

PEDOMAN SURVEILANS MALARIA

KEPALA UPT PUSKESMAS .........................,

Menimbang			:		a.			bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan malaria secara dini diperlukan adanya suatu sistem surveilans terpadu;
					b.			bahwa agar penyelenggaraan surveilans malaria sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya suatu pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
Mengingat			:		1.			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 3273);
					2.			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
					3.			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
					4.			Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
					5.			Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
					6.			Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
					7.			Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
					10.			Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/V III/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
					11.			Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
					12.			Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
					13.			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
	M E M U T U S K A N :
	Menetapkan			:
	Kesatu			:		KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ......................... TENTANG PEDOMAN SURVEILANS MALARIA.
	Kedua			:		Pedoman Surveilans Malaria dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
	Ketiga			:		Pedoman dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan kegiatan surveilans malaria.
	Keempat			:		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
	Kelima			:		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.