2512 SK Kapus Penyelenggaraan Kontrak Pihak Ketiga

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ......

NOMOR :         /        /         /

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN KONTRAK PIHAK KETIGA

PADA UPT PUSKESMAS ......

KEPALA UPT PUSKESMAS ......,

Menimbang Mengingat : : a.    bahwa adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiiki ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pengelola Puskemas ...... maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga; b.    bahwa Pengelola Puskesmas ...... memiliki kewenangan dalam membuat kontrak mengenai sebagian kegiatan dengan pihak ketiga dalam mengupayakan ketercapaian target seluruh kegiatan dalam program; c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas ......, Kabupaten ...... tentang Penyelengaraan Kontrak Pihak Ketiga pada UPT Puskesmas ...... Kab. ......; 1.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.   Perataturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah; 3.   Keputusan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4.   Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan dasar Puskesmas; 5.   Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 6.   Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA : :    : : : :    Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksaan program dan pelayanan Puskesmas ...... yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan system kontrak berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang mengikat kedua belah pihak . Pelaksanaan kontrak oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen kontrak dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala UPT Puskesmas ...... dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan. Dalam dokumen kontrak kerja harus memuat: 1.   Kegiatan yang harus dilakukan. 2.   Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. 3.   Personil yang melaksanakan kegiatan. 4.   Kualifikasi, indikator dan standar kerja. 5.   Masa berlaku kontrak. 6.   Monitoring dan evaluasi kinerja. 7.   Proses penyelesaian perbedaan pendapat. 8.   Proses bila terjadi pemutusan hubungan kerja . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : ...... Pada tanggal  :             KEPALA UPT PUSKESMAS ......